The Single Best Strategy To Use For reformasi intelijen indonesia

The Single Best Strategy To Use For reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan situation, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.

The federal government also been applied Regulation No.six/2018 on Wellbeing Quarantine to limit civil Culture participation in the COVID-19 pandemic. Even with refusing to employ a overall health quarantine as defined and mandated by the Law, authorities have continued to use the provisions and content during the Regulation to penalize alleged violators, such as individuals that protest the government’s managing on the pandemic.

The framework in the guerrilla warfare while in the submit-1945 independence war, which divided the territory of Indonesia into armed service command areas, was adopted as being a manifestation of Nasution’s “middle way” thought to meet the armed service requirements of ‘eradicating’ the PKI and holding political Manage being a kind of Dwifungsi ABRI

Information sekunder juga dikumpulkan dari berbagai pihak untuk mengimbangi informasi baik dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga intelijen maupun dari luar lembaga intelijen (triangulasi knowledge).

” (an intelligence agent who only can frighten the public by showing their identities) still connected to our intelligence agents ought to change.

Belum ada mekanisme yang jelas bagaimana mengevaluasi lembaga telik sandi tersebut agar tidak dijadikan kepentingan politik dan kelompok tertentu.

Kisah para jurnalis internasional meliput di Indonesia – 'Sebelumnya sudah represif, sekarang lebih represif lagi'

Indonesia ought to do one thing to support intelijen indonesia Palestine versus the brazen point out, Israel. It's not more than enough through political gimmick

Apabila menelisik ancaman keamanan nasional yang disampaikan oleh FBI dalam situs resminya, dapat disimpulkan terdapat relevansi untuk melibatkan lembaga intelijen. Akan tetapi keputusan untuk melibatkan BIN untuk terjun langsung melakukan vaksinasi kepada masyarakat rasanya kurang cocok bila dikatakan sebagai usaha menjaga keamanan strategis.

Awani Yamora Masta menggarisbawahi pentingnya sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan bukan kedekatan politik. Politisasi rekrutmen masih menjadi masalah yang harus diatasi agar BIN tetap profesional.

18/2003 on Advocates dated 5 April 2003 (“Regulation 18/2003”) and Government Regulation No. eighty three/2008 on Necessities and Procedures for Provision of No cost Authorized Help dated 31 December 2008 (“GR eighty three/2008”), delegates the obligation to advocates to offer free of charge (Professional bono) authorized support to incapable justice seekers. To facilitate the provision of professional bono legal assistance additional correctly and successfully, PERADI given that the advocacy Corporation has fashioned a Section called Legal Aid Centre (“PBH PERADI”) inside the organization to equip its mission to assist individuals that seek for authorized assistance. PBH PERADI could appoint an Advocate to offer pro bono authorized aid to incapable justice seekers, this is applicable equally to any application or ask for straight from incapable justice seekers. Moreover as an obligation, offering Professional bono authorized support could also be executed for the initiative of an advocate alone for a kind of devotion for the Neighborhood. PERADI Rule No. one/2010 stipulates that advocate are advised to provide pro bono authorized help at least 50 several hours of labor yearly. This provision are going to be employed as considered one of the requirements to obtain or to renew the Advocate Identification Card (“KTPA”) and when advocates could not meet up with this requirement, then the KTPA issuance are going to be deferred right up until this requirement is fulfilled.

Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Vehicle artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.

Intelijen bekerja dengan fungsi yang efektif dari lembaga intelijen yang berwujud kemampuan lembaga intelijen mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang menghalangi tercapainya kepentingan nasional Indonesia, atau disebut juga dengan pendadakan strategis, melalui penyiagaan dini (